BATAM (BR) – Kepastian legalitas permukiman hingga penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri menjadi sejumlah aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan reses Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Haji Iman Sutiawan, di Kampung Tua Tembesi Lestari, RT 02/RW 03, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam, Minggu (9/8/2026) malam.
Kegiatan tatap muka tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kecamatan Sagulung, Polsek, Danramil, Kantor Urusan Agama (KUA), para lurah se-Kecamatan Sagulung, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam pertemuan itu, masyarakat tidak hanya menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka, tetapi juga mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme penyampaian aspirasi melalui kegiatan reses serta sejumlah program strategis pemerintah.
Camat Sagulung, Muhammad Arfie Eranov, mengapresiasi kehadiran Ketua DPRD Kepri yang turun langsung menemui masyarakat. Menurutnya, salah satu persoalan yang paling dinantikan warga Kampung Tua Tembesi Lestari adalah kepastian legalitas permukiman.
Arfie juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga sinergi dengan pemerintah dan bersama-sama mempertahankan komitmen dalam mendukung pembangunan kawasan Kampung Tua.
Menanggapi aspirasi tersebut, Iman Sutiawan menegaskan bahwa penyampaian usulan pembangunan melalui reses kini harus dilakukan secara lebih tertib dan terukur. Setiap aspirasi yang disampaikan RT maupun RW, kata dia, perlu dituangkan dalam proposal tertulis.
“Tujuan reses adalah menjembatani aspirasi masyarakat. Namun, saat ini pemerintah lebih berhati-hati. Semua usulan harus berbentuk proposal sebagai dasar pertanggungjawaban legalitas alokasi anggaran,” ujar Iman.
Menurut Iman, mekanisme tersebut penting karena jumlah aspirasi yang diterima sangat banyak. Dari empat kecamatan saja, usulan yang masuk telah mencapai lebih dari 100 aspirasi. Sementara itu, kemampuan anggaran pemerintah daerah maupun pusat memiliki keterbatasan.
Karena itu, setiap usulan akan melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan tingkat urgensi serta besarnya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Yang paling prioritas tentu program yang benar-benar mendesak dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” katanya.
Data Kependudukan Jadi Kunci Bansos Tepat Sasaran
Dalam kesempatan tersebut, Iman juga meminta masyarakat kooperatif ketika didatangi petugas pendataan kependudukan dari dinas terkait.
Ia menjelaskan, pendataan yang akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun database terpadu pemerintah. Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial.
Menurutnya, semakin akurat data yang dimiliki pemerintah, semakin besar pula peluang bantuan disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
Selain itu, Iman mengajak masyarakat mendukung keberlanjutan sejumlah program strategis nasional dan daerah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang salah satunya diarahkan untuk membantu menekan angka stunting.
Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
SMK Akan Diselaraskan dengan Kebutuhan Industri Batam
Persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan turut menjadi perhatian Iman dalam pertemuan tersebut.
Ia memaparkan rencana pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan pendidikan kejuruan di Provinsi Kepri. Salah satu opsi yang tengah didorong adalah mengalihfungsikan sejumlah SMA menjadi SMK untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dunia industri, khususnya di Batam.
Iman menilai keberadaan SMK harus mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja di daerah. Karena itu, ia mendorong adanya kerja sama yang lebih erat antara sekolah dengan perusahaan.
“Kami mendorong adanya nota kesepahaman (MoU) antara SMK dan perusahaan-perusahaan di Batam. Kurikulum pembelajaran akan diselaraskan dengan kebutuhan industri serta pariwisata lokal,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, lulusan SMK diharapkan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja.
Di sisi lain, Iman menegaskan pentingnya perlindungan dan keberpihakan terhadap tenaga kerja tempatan. Menurutnya, penataan administrasi kependudukan serta penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan menjadi bagian penting agar putra-putri daerah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengisi lapangan pekerjaan di Batam.
“Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja tempatan juga diperkuat melalui penataan administrasi kependudukan dan Perda Ketenagakerjaan agar anak-anak Batam menjadi prioritas utama di dunia kerja,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Iman berharap komunikasi antara masyarakat dan pemerintah semakin terbuka. Aspirasi yang disampaikan warga diharapkan tidak berhenti pada forum tatap muka, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memiliki dasar administrasi jelas, sesuai skala prioritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)
