LINGGA (BR) – Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, terus mempercepat pengembangan sektor pariwisata dengan mengintegrasikan potensi alam, penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga, Harpiandi, mengatakan bahwa arah pembangunan pariwisata Lingga tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada keberlanjutan, keamanan, serta dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Pengembangan pariwisata di Lingga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga kelestarian alam dan budaya yang kita miliki,” ujar Harpiandi.
Ia menjelaskan, sejumlah destinasi unggulan di Lingga saat ini menunjukkan tren kunjungan yang cukup positif. Pemandian Batu Ampar menjadi salah satu yang tertinggi dengan 10.131 kunjungan dan penerimaan retribusi sekitar Rp48,69 juta.
“Batu Ampar ini menjadi magnet utama wisata air di Lingga,” katanya.
Selain itu, Pemandian Air Panas mencatat 8.973 kunjungan dengan retribusi Rp40,75 juta, Air Terjun Resun sebanyak 5.230 kunjungan dengan Rp24,01 juta, serta Pulau Berhala dengan 3.554 kunjungan dan penerimaan Rp35,54 juta.
Sementara itu, Pulau Benan tercatat 251 kunjungan dengan retribusi Rp11,43 juta dan Pemandian Lubuk Papan sebanyak 431 kunjungan dengan Rp2,12 juta.
“Data ini menunjukkan bahwa wisata air masih mendominasi, namun pulau-pulau seperti Berhala dan Benan memiliki potensi pasar premium yang perlu terus dikembangkan,” jelas Harpiandi.
Ia juga menambahkan bahwa Gunung Daik dan Bukit Permata memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan mancanegara dan pecinta wisata minat khusus.
“Kawasan pariwisata ini sangat cocok bagi wisatawan yang hadir ke Lingga” paparnya.
Hadapi Tantangan Amenitas dan Konektivitas
Di balik besarnya potensi tersebut, pengembangan pariwisata Lingga masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu akar persoalan yang membuat optimalisasi potensi pariwisata belum dapat dilakukan secara maksimal.
Persoalan juga terlihat pada aspek amenitas. Sejumlah destinasi yang memiliki tingkat kunjungan tinggi masih membutuhkan peningkatan fasilitas dasar, seperti toilet, gazebo, area parkir, serta sarana kebersihan.
Di sisi lain, keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di sejumlah wilayah juga dinilai masih membutuhkan pembinaan berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang perlu segera diperkuat.
Persoalan konektivitas juga menjadi tantangan tersendiri. Aksesibilitas menuju sejumlah destinasi wisata di Lingga masih terbatas jika dibandingkan dengan daerah tujuan wisata lain di Kepri, seperti Batam dan Bintan.
Berbagai persoalan tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap pelaku UMKM yang berada di sekitar destinasi. Ketika fasilitas dan akses belum optimal, potensi pasar yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat lokal juga berisiko tidak maksimal.
Harpiandi mengakui bahwa pengembangan pariwisata Lingga masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan anggaran daerah yang berdampak pada optimalisasi sektor ini.
“Ini menjadi tantangan kita bersama, karena pengembangan pariwisata membutuhkan dukungan infrastruktur dan pembiayaan yang tidak sedikit,” ujarnya.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa sejumlah destinasi masih membutuhkan peningkatan fasilitas dasar seperti toilet, gazebo, area parkir, dan kebersihan lingkungan.
“Fasilitas dasar di beberapa lokasi wisata masih perlu ditingkatkan agar kenyamanan wisatawan lebih terjamin,” katanya.
Dari sisi sumber daya manusia, keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga dinilai masih perlu penguatan.
“Kita perlu terus melakukan pembinaan agar Pokdarwis bisa lebih profesional dalam mengelola destinasi,” tambahnya.
Tantangan lain juga datang dari aspek konektivitas. Akses menuju sejumlah destinasi wisata di Lingga masih terbatas dibandingkan daerah lain di Kepulauan Riau seperti Batam dan Bintan.
“Ini juga berpengaruh terhadap arus kunjungan wisatawan dan pergerakan ekonomi masyarakat sekitar,” jelas Harpiandi.
Dorong Digitalisasi Pariwisata
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Lingga mulai memperkuat ekosistem digital pariwisata melalui sejumlah inovasi.
Salah satunya adalah Lingga Smart Retribusi (LSR) yang telah berjalan sejak Mei 2026. Sistem ini dirancang untuk menggantikan pencatatan retribusi secara manual dengan sistem digital yang lebih transparan, akuntabel dan terintegrasi.
Melalui LSR, pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan penerimaan retribusi secara real-time, memonitor pendapatan harian, bulanan hingga tahunan, serta memperoleh laporan digital secara otomatis.
Sistem tersebut juga diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan daerah.
Selain LSR, Pemkab Lingga juga memiliki SIKAWAN (Aplikasi Kunjungan Wisatawan). Aplikasi tersebut dirancang untuk membantu wisatawan memperoleh informasi destinasi, penginapan, fasilitas, rute perjalanan, hingga produk UMKM lokal.
SIKAWAN diharapkan menjadi kanal promosi digital resmi yang menghubungkan wisatawan dengan destinasi dan pelaku ekonomi lokal di Kabupaten Lingga.
Namun, pengembangan ekosistem digital masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan integrasi antarsistem. Sejumlah sistem yang telah tersedia masih berjalan sendiri-sendiri sehingga diperlukan dukungan dan kolaborasi untuk mengintegrasikannya menjadi satu ekosistem pariwisata yang utuh.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Lingga mulai memperkuat ekosistem digital pariwisata melalui inovasi layanan.
Harpiandi menjelaskan bahwa salah satu terobosan yang telah berjalan adalah Lingga Smart Retribusi (LSR) yang mulai diterapkan sejak Mei 2026.
“LSR ini kita hadirkan untuk menggantikan sistem manual agar lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi,” ujarnya.
Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat memantau penerimaan retribusi secara real-time serta memperoleh laporan digital secara otomatis.
“Dengan sistem ini, kita bisa melihat pendapatan harian hingga tahunan secara lebih cepat dan akurat,” tambahnya.
Selain LSR, Pemkab Lingga juga mengembangkan SIKAWAN (Aplikasi Kunjungan Wisatawan) yang berfungsi memberikan informasi destinasi, penginapan, rute perjalanan, hingga produk UMKM lokal.
“SIKAWAN ini kita harapkan menjadi jembatan antara wisatawan dengan pelaku usaha lokal di Lingga,” kata Harpiandi.
Namun demikian, ia mengakui bahwa integrasi antar sistem digital masih menjadi pekerjaan rumah.
“Beberapa sistem masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga ke depan perlu kita integrasikan agar menjadi satu ekosistem pariwisata yang utuh,” jelasnya.
Keselamatan Wisatawan Jadi Prioritas
Pengembangan wisata minat khusus, khususnya pendakian Gunung Daik dan Bukit Permata, juga menjadi perhatian.
Pemkab Lingga mendorong adanya sertifikasi kompetensi bagi pemandu melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), termasuk bagi pemandu dari Pokdarwis Desa Panggak Darat maupun komunitas lokal.
Selain sertifikasi, sistem registrasi satu pintu atau One Gate System serta skema asuransi terintegrasi juga menjadi bagian dari rekomendasi pengembangan wisata minat khusus.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pertumbuhan wisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga memenuhi aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Dalam pengembangan wisata minat khusus seperti pendakian Gunung Daik dan Bukit Permata, aspek keselamatan menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Harpiandi menegaskan pentingnya sertifikasi pemandu wisata melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Kita dorong agar pemandu wisata memiliki sertifikasi kompetensi, sehingga standar keselamatan bisa lebih terjamin,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Lingga juga mendorong penerapan One Gate System serta skema asuransi terintegrasi bagi wisatawan.
“Ini penting agar wisata minat khusus tidak hanya menarik, tetapi juga aman dan sesuai standar,” tambahnya.
Lima Langkah Percepatan
Dalam peta jalan aksi nyata, terdapat sejumlah rekomendasi yang menjadi prioritas pengembangan pariwisata Lingga.
Pertama, mempercepat implementasi kebijakan wisata minat khusus melalui sertifikasi pemandu, sistem registrasi satu pintu dan dukungan asuransi terintegrasi.
Kedua, meningkatkan amenitas di destinasi dengan tingkat kunjungan tinggi, terutama Batu Ampar, Air Panas, Pulau Berhala dan Air Terjun Resun.
Ketiga, melakukan revitalisasi Pokdarwis dan UMKM melalui peningkatan kapasitas pelayanan wisata serta membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha informal di sekitar destinasi.
Keempat, mempercepat digitalisasi melalui integrasi ORIS pada sistem Lingga Smart Retribusi serta mendorong peluncuran SIKAWAN sebagai aplikasi publik.
Kelima, mengoptimalkan dukungan non-APBD, termasuk melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan berbagai skema inovasi digital.
Pemkab Lingga berharap strategi tersebut dapat mempercepat pembangunan pariwisata tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD.
Dengan kesiapan teknologi melalui LSR dan SIKAWAN, Lingga juga optimistis dapat menjadi salah satu model percontohan digitalisasi tata kelola pariwisata di Kepulauan Riau.
Pada akhirnya, pengembangan pariwisata Lingga diarahkan untuk menyatukan keindahan alam, kekayaan adat dan budaya Melayu, keselamatan wisatawan, serta kemajuan teknologi.
Sinergi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, komunitas, dan mitra strategis menjadi kunci agar pariwisata tidak hanya menjadi sektor kunjungan, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan di Bunda Tanah Melayu.
Harpiandi memaparkan lima langkah strategis percepatan pengembangan pariwisata Lingga.
Pertama, percepatan implementasi wisata minat khusus melalui sertifikasi pemandu, sistem registrasi satu pintu, dan asuransi terintegrasi.
Kedua, peningkatan fasilitas di destinasi unggulan seperti Batu Ampar, Air Panas, Pulau Berhala, dan Air Terjun Resun.
Ketiga, revitalisasi Pokdarwis dan penguatan UMKM melalui peningkatan kapasitas serta akses pembiayaan.
Keempat, percepatan digitalisasi melalui integrasi sistem LSR dan pengembangan SIKAWAN.
Kelima, optimalisasi dukungan non-APBD melalui program kemitraan seperti Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan inovasi digital lainnya.
“Kita ingin pembangunan pariwisata tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga melibatkan berbagai pihak,” tegasnya.
Harpiandi optimistis, dengan penguatan digitalisasi dan kolaborasi lintas sektor, Lingga dapat menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan pariwisata berbasis digital di Kepulauan Riau.
“Harapan kita, Lingga bisa menjadi destinasi yang tidak hanya indah, tetapi juga modern dalam pengelolaannya,” tutupnya.(*)
