BATAM (BR) – Upaya memastikan ketahanan pangan di wilayah Kepulauan Riau terus dilakukan. Salah satunya melalui kunjungan kerja Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, H.M. Meireza Endipat Wijaya, ke gudang Perum Bulog di Batu Merah, Batam, Jumat (24/4).
Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Aweng Kurniawan, serta sejumlah anggota legislatif lainnya.
Dalam peninjauan itu, Endipat menekankan pentingnya kesiapan Bulog dalam menjamin distribusi bahan pokok, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan. Ia menyebut, hasil pengecekan menunjukkan kondisi stok masih mencukupi, meskipun perlu adanya penguatan pasokan untuk beberapa komoditas.
“Kami melihat secara langsung kesiapan Bulog. Secara umum stok aman, namun ada beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi kekurangan,” ujarnya.
Salah satu komoditas yang disoroti adalah minyak goreng bersubsidi. Endipat menilai perlu adanya penambahan distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Ia memastikan, hasil temuan di lapangan akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan evaluasi.
“Nanti akan kami sampaikan ke kementerian terkait agar suplai ke daerah, khususnya Kepri, bisa ditingkatkan,” katanya.
Di sisi lain, Pimpinan Perum Bulog Cabang Batam, Guido XL Pereira, memastikan ketersediaan beras masih dalam kondisi cukup. Ia menyebutkan, stok beras medium mencapai sekitar 4.500 ton dan premium 1.500 ton, yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan ke depan.
Tak hanya itu, pasokan tambahan juga terus diupayakan. Saat ini, sekitar 2.000 ton beras sedang dalam perjalanan dari Pulau Jawa menuju Batam untuk memperkuat cadangan.
Namun, untuk minyak goreng program Minyakita, Guido mengakui pasokan di pasar masih terbatas. Hal ini berkaitan dengan prioritas penyaluran untuk bantuan pangan pemerintah.
“Sebagian besar dialokasikan untuk program bantuan, sehingga di pasar umum sempat berkurang. Tapi untuk harga masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa kondisi pangan di daerahnya masih terkendali. Pemerintah daerah terus melakukan pengawasan dan koordinasi guna menjaga kestabilan harga di pasaran.
“Secara keseluruhan aman, baik dari sisi stok maupun harga. Kami tetap melakukan pengawasan agar tidak terjadi lonjakan di lapangan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa penetapan harga telah mengikuti mekanisme Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga pemerintah daerah berfokus pada pengendalian distribusi dan pengawasan.(*)
