BATAM (BR) – Derasnya arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. Kemudahan memperoleh informasi secara cepat harus diimbangi dengan kemampuan memilah dan memverifikasi setiap informasi yang diterima.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan (PKSS) yang menginisiasi Dialog Wawasan Kebangsaan di Kota Batam.
Kegiatan tersebut digelar sebagai ruang edukasi publik untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial.
Dialog Wawasan Kebangsaan ini merupakan sesi kedua dari rangkaian program yang digagas PKSS. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Kota Tanjungpinang.
Selanjutnya, dialog akan digelar di Kampus Politeknik Batam sebelum 13 Agustus 2026 dengan menghadirkan sejumlah tokoh dari Kepulauan Riau.
Beberapa narasumber yang telah mengonfirmasi kehadirannya di antaranya Irjen Pol (Purn) Yan Fitri Halimansyah, Ketua Umum LAM Kota Batam Dato’ Wira Setia Utama Raja Muhamad Amin, Prof. Dr. H. M. Soerya Respationo, Direktur Politeknik Batam Ir. Bambang Hendrawan, S.T., M.S.M., CIPMP., CISCP, serta Sekretaris Jenderal DPP PKSS H. Masrur Amin, S.H., M.H.
Kegiatan tersebut juga akan disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia (RRI). Dengan demikian, pembahasan mengenai wawasan kebangsaan dan literasi digital tidak hanya dapat diikuti peserta yang hadir secara langsung, tetapi juga masyarakat yang mengikuti siaran dari berbagai daerah.
Ketua Panitia, Amir, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif murni PKSS untuk membangun kesadaran kebangsaan sekaligus mengajak masyarakat agar lebih bijak dan kritis dalam menerima informasi di ruang digital.
Menurut Amir, media sosial saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, derasnya informasi yang muncul setiap saat tidak semuanya dapat dipastikan kebenarannya.
“Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua informasi yang beredar dapat langsung dipercaya. Informasi harus dikonfirmasi, diverifikasi, dan diperiksa sumbernya sebelum dibagikan kembali,” kata Amir kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).
Ia menilai rendahnya budaya verifikasi menjadi salah satu faktor yang membuat hoaks dan informasi yang belum teruji kebenarannya dapat menyebar dengan cepat di media sosial.
Jika tidak disikapi secara bijak, informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, keresahan di tengah masyarakat, hingga memicu perpecahan dan mengganggu stabilitas sosial.
Karena itu, melalui Dialog Wawasan Kebangsaan tersebut, peserta akan diajak memahami pentingnya wawasan kebangsaan, etika dalam bermedia sosial, serta tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga ruang digital yang sehat.
Menurut Amir, edukasi semacam ini semakin penting seiring meningkatnya konsumsi informasi masyarakat melalui berbagai platform digital.
PKSS berharap kegiatan tersebut dapat mendorong tumbuhnya budaya literasi digital di tengah masyarakat, khususnya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
Semangat kemerdekaan, kata dia, tidak semata-mata diwujudkan melalui berbagai kegiatan seremonial, tetapi juga melalui sikap dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga persatuan, termasuk dengan bijak menyaring dan menyebarkan informasi di ruang digital.
“Wawasan kebangsaan harus berjalan beriringan dengan literasi digital. Masyarakat harus mampu membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan agar media sosial tidak menjadi ruang yang justru memecah persatuan,” pungkasnya.(*)
