BATAM (BR) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali menggelar Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026 di K-Square Mall, Batam, pada 14–20 September 2026.
Mengusung tema “Penguatan Warisan Melayu untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, GMP 2026 menjadi salah satu upaya BI Kepri dalam mendorong warisan budaya Melayu agar dapat berkembang menjadi sumber nilai tambah ekonomi.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri, Rony Widijarto P, mengatakan penguatan budaya Melayu dapat berjalan seiring dengan pengembangan sektor ekonomi kreatif, UMKM, kuliner, fesyen, hingga pariwisata.
Menurutnya, berbagai potensi tersebut perlu terus dikembangkan melalui perluasan akses pasar dan pemanfaatan digitalisasi, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kepri.
“Melalui Gebyar Melayu Pesisir, kami ingin mendorong penguatan warisan budaya Melayu sebagai salah satu sumber penciptaan nilai tambah ekonomi,” ujar Rony.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan GMP 2026 juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri agar tetap kuat sekaligus semakin inklusif.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Kepri tumbuh 6,99 persen secara tahunan (year on year/yoy). Meskipun sedikit termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 7,04 persen, pertumbuhan tersebut masih menjadi yang tertinggi di kawasan Sumatera.
Pertumbuhan ekonomi Kepri terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan turut didorong oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 24,08 persen (*yoy), salah satunya didukung meningkatnya aktivitas investasi data center di Batam.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat perlu terus diperluas dampaknya, sehingga tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor utama, tetapi juga mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata Rony.
Sejalan dengan kinerja ekonomi tersebut, stabilitas sistem keuangan Kepri juga tetap terjaga. Pada Juli 2026, penyaluran kredit perbankan di Kepri mencapai Rp119,02 triliun atau tumbuh 36,16 persen (yoy).
Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp103,46 triliun atau tumbuh 13,53 persen (yoy). Risiko kredit juga masih terkendali dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 1,01 persen.
Kredit UMKM turut menunjukkan pertumbuhan positif, yakni sebesar 10,05 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 1,60 persen. Rasio NPL kredit UMKM Kepri tercatat sebesar 2,54 persen.
Di sisi lain, perkembangan inflasi tetap menjadi perhatian. Pada Agustus 2026, Kepri mengalami deflasi sebesar 0,17 persen secara bulanan (month to month/mtm), dengan inflasi kumulatif sebesar 1,46 persen (year to date/ytd).
Secara tahunan, inflasi Kepri tercatat 3,87 persen (yoy), turun dari 4,24 persen pada Juli 2026. Meski demikian, perkembangan harga pangan, transportasi, serta potensi kenaikan harga energi dan komoditas masih perlu dicermati.
Rony menyampaikan BI Kepri terus memperkuat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Untuk keseluruhan 2026, perekonomian Kepri diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,3–7,1 persen (yoy). Namun, sejumlah risiko tetap perlu diperhatikan, mulai dari ketidakpastian global, disrupsi rantai perdagangan, kebijakan perdagangan negara mitra, hingga volatilitas harga energi dan komoditas global.
Sementara inflasi Kepri pada 2026 diprakirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy), dengan dukungan konsistensi kebijakan dan penguatan sinergi pengendalian inflasi.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor riil, BI Kepri juga terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran.
Hingga Juli 2026, transaksi QRIS di Kepri secara volume mencapai 87,62 juta transaksi atau tumbuh 108,61 persen. Dari sisi nominal, transaksi mencapai Rp9,94 triliun atau tumbuh 85,95 persen (yoy).
Jumlah merchant QRIS juga telah mencapai 483.299 merchant, dengan 95,83 persen di antaranya merupakan merchant UMKM.
“Digitalisasi sistem pembayaran menjadi bagian penting dalam memperluas akses dan meningkatkan efisiensi transaksi bagi masyarakat maupun pelaku UMKM,” ujar Rony.
Pemanfaatan QRIS juga semakin berkembang untuk mendukung transaksi wisatawan mancanegara melalui layanan QRIS cross border.
Hingga Juli 2026, nominal transaksi QRIS cross border yang dilakukan wisatawan asal Malaysia, Singapura, Thailand, Korea, dan Tiongkok mencapai Rp169,95 miliar. Angka tersebut meningkat 1.866,41 persen secara ytd dan 720,85 persen secara yoy.
Sementara dari sisi volume, transaksi mencapai 461.198 transaksi, meningkat 1.639,98 persen (ytd) atau 551,73 persen (yoy).
Menurut Rony, penerapan QRIS antarnegara diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan sekaligus mendukung Kepri sebagai daerah tujuan wisata yang semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.
Ke depan, BI Kepri akan terus mendorong penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan meningkatkan nilai tambah UMKM dan memperkuat produk unggulan daerah.
Pengembangan tersebut dilakukan melalui promosi kuliner, destinasi wisata, produk kreatif, serta peningkatan keterhubungan UMKM dengan pasar dan berbagai sektor ekonomi lainnya.
Rony mengatakan BI Kepri menjalankan tiga pilar utama dalam pengembangan UMKM, yakni korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan.
Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui rangkaian kegiatan GMP 2026 yang meliputi expo, fashion show, talkshow, business matching, workshop, kompetisi, charity run, hingga festival kuliner nusantara.
Rangkaian kegiatan itu diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara UMKM, pelaku ekonomi kreatif, industri, perbankan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Penguatan UMKM tidak hanya mengenai peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga bagaimana membuka akses pasar, memperkuat konektivitas dan menciptakan nilai tambah dari potensi daerah,” jelasnya.
GMP 2026 juga menghadirkan live music performance yang dapat dinikmati masyarakat Kepri.
Melalui kegiatan tersebut, BI Kepri berkomitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, TPID, perbankan, pelaku industri, UMKM, serta masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
